Yogyakarta, SUARA PEMBARUAN – Di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi dan melemahnya kepercayaan konsumen, pelaku industri teknologi keuangan menyoroti perlunya perubahan orientasi ekonomi digital. Jika sebelumnya sektor ini tumbuh di atas euforia pasar dan ekspansi agresif, kini ekonomi digital dituntut untuk menunjukkan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya hingga level usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
PT Bimasakti Multi Sinergi, pelaku fintech yang telah berkiprah selama 22 tahun, menilai fase ini merupakan ajang seleksi alami bagi industri. Perusahaan yang didirikan oleh Ibnu Sunanto di Yogyakarta pada tahun 2004—awalnya bernama PT Bimasakti Multiwealth—kini bertransformasi menjadi penyedia layanan pembayaran elektronik berbasis B2B dan B2C. Perusahaan ini telah mengantongi lisensi resmi dari Bank Indonesia serta sertifikasi keamanan internasional, antara lain PCI DSS dan ISO 27001. Portofolio layanannya mencakup Fastpay, Winpay, Speedcash, hingga aplikasi lokal JogjaKita, serta aktif tergabung dalam berbagai asosiasi industri nasional.
CEO PT Bimasakti Multi Sinergi, Ibnu Sunanto, menegaskan bahwa peran ekonomi digital saat ini tidak lagi sekadar menjadi kanal transaksi daring. "Ekonomi digital harus bertransformasi menjadi infrastruktur yang menekan biaya, memperluas akses pasar, dan mendistribusikan manfaat ekonomi hingga ke pelosok negeri, bukan hanya terpusat di satu pihak," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (22/6/2026).
Ibnu merujuk pada proyeksi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) tahun 2026 yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 4,7 persen, sementara indeks keyakinan konsumen tercatat turun ke level 120,9 pada Mei 2026. "Kondisi ini menguji siapa yang bisnisnya benar-benar berakar dan siapa yang sekadar mengandalkan strategi promosi besar-besaran," tambahnya.
Berbeda dengan pendekatan cash burning yang marak pada masa awal pertumbuhan digital, Bimasakti mengusung konsep ekonomi gotong royong. Menurut Ibnu, model ini bertumpu pada tiga prinsip utama: transaksi yang tersebar merata hingga ke agen, warung, dan komunitas lokal; keuntungan yang mengalir ke seluruh ekosistem, bukan hanya ke korporasi; serta pemanfaatan teknologi sebagai alat pemerataan kesempatan.
"Bagi UMKM, akses ke aplikasi saja tidak cukup. Mereka membutuhkan pendampingan dalam pencatatan keuangan, penerimaan pembayaran, distribusi barang, hingga akses modal. Di sinilah ekonomi digital dapat berperan sebagai penyangga ketika daya beli masyarakat melemah," jelasnya.
Untuk bertahan di tengah ketidakpastian, Ibnu membagikan sejumlah panduan strategis: menjaga disiplin arus kas, fokus pada solusi atas masalah riil, mengandalkan transaksi berulang yang lebih stabil, membangun jaringan ekosistem yang kuat, memanfaatkan data dan kecerdasan buatan untuk efisiensi, serta berani menyederhanakan operasi guna menekan beban biaya.
Kepada para pelaku usaha baru yang hendak terjun ke dunia digital, Ibnu memberikan peringatan tegas. "Jangan keliru mengira aplikasi adalah bisnis. Aplikasi hanyalah alat. Bisnis tumbuh jika ada masalah yang terpecahkan, kepercayaan yang terjaga, dan jaringan yang saling menguatkan," pesannya.
Dengan pengalaman lebih dari dua dekade, Bimasakti meyakini bahwa arah terbaik bagi ekonomi digital Indonesia adalah yang membumi—masuk ke daerah, memberdayakan pelaku lokal, dan memastikan setiap inovasi memberikan kontribusi produktif bagi perekonomian nasional secara menyeluruh.
Artikel Terkait
Sekda Bengkulu Rapat Koordinasi Bersama Dewan Pengawas dan Direksi RSMY, Bahas Kualitas Layanan Kesehatan
80 CPNS Ikuti Latsar di BPSDM Bengkulu, Sekda Dorong Lahirnya ASN Berintegritas
Viral Pria Naik Atap Rumah Saat Diamankan Warga, Polisi Ungkap Dugaan Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Cakung
Viral Dialog Petani dan TNI di Lahan Eks HGU Tasikmalaya, Sengketa Status Tanah Kembali Jadi Sorotan
SUV Rusak Parah Usai Dikejar Warga di Bandung, Diduga Terlibat Kecelakaan Beruntun dan Tinggalkan Lokasi