Jambi,suarapembaruan.new – Provinsi Jambi dinilai belum mampu mengatasi masalah angkutan batu bara dan kemiskinan selama satu tahun terakhir. Masalah angkutan batu bara di Jambi tidak bisa ditangani secara tuntas akibat lambannya pembangunan jalan khusus batu bara. Sedangkan penanganan kemiskinan di Jambi lamban akibat tidak maksimalnya pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Penilaian itu disampaikan Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jambi ketika menyampaikan pandangan umum terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Jambi tahun anggaran 2023 pada rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi di gedung DPRD provinsi Jambi, Kota Jambi, Sabtu (30/3/2024).
Juru bicara Fraksi Fraksi PDI Perjuangan, Abdul Khafid Moein pada kesempatan itu mengatakan, persoalan batu bara di Jambi hingga kini belum tuntas. Baik itu persoalan angkutan batu bara, pembangunan jalan khusus batu bara maupun terkait jumlah usaha pertambangan patu bara di Jambi.
Sedianya pembangunan jalan khusus batu bara sudah rampung Desember 2023. Namun sampai sekarang pembangunan jalan khusus batu bara tersebut tak kunjung selesai. Kondisi itu membuat ada pengangkutan batu bara yang dilakukan melalalui sungai da nada yang melalui jalan nasional.
“Fraksi kami meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi menyelesaikan pendataan jumlah perusahaan pertambangan batu bara di Provinsi Jambi. Kemudian kami juga mendorong agar Pemprov Jambi meminta perusahaan batu bara segera menyelesaikan pembangunan jalan khusus batu bara,”tegasnya.
Menurut Abdul Khafid Moein, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jambi menilai, banyak masukan dan regulasi (aturan) yang telah ditetapkan mengenai penanganan masalah angkutan batu bara di Jambi. Namun penanganan masalah angkutan batu bara sepertinya jalan di tempat. Banyak program penanganan masalah angkutan batu bara tidak dilaksanakan secara tuntas.
Sementara itu, Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Jambi melalui juru bicaranya, Hakima pada kesempatan itu juga menyoroti masalah angkutan batu bara. Hingga kini masalah angkutan batu bara di Jambi belum bisa ditangani dengan baik.
Karena itu Fraksi Gerindra meminta Pemprov Jambi terus menjalankan komitmen untuk melakukan percepatan pembangunan jalan khusus batu bara. Hal ini penting mengatasi masalah angkutan batu bara, mendorong peningkatan produksi batu bara dan membangkitkan pertumbuhan ekonomi Jambi.
“Supaya masalah angkutan batu bara tidak berlarut-larut terus, Fraksi Gerindra meminta Pemprov Jambi menjalankan komitmen dan mendorong percepatan pembangunan jalan khusus angkutan batu bara,”katanya.
Kemiskinan
Sementara itu, juru bicara Fraksi Partai Golkar, Ivan Wirata pada kesempatan itu mengkritisi masalah masih tingginya angka kemiskinan di Provinsi Jambi. Masih tingginya angka kemiskinan di Jambi dinilai akibat program penanganan masalah kemiskinan di daerah itu belum maksimal.
Jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi hingga saat ini masih ada sekitar 260.680 jiwa. Jumlah penduduk miskin tersebut mencapai 7,24 % dari sekitar 3,6 juta jiwa penduduk Provinsi Jambi saat ini. Namun jumlah penduduk miskin Jambi tersebut menurun sekitar 23.140 jiwa (0,82 %) dibandingkan jumlah penduduk miskin Jambi medio September 2022 sekitar 283.820 jiwa.
Fraksi – fraksi di DPRD Jambi pada rapat paripurna tersebut juga menyoroti proyek-proyek multiyears (jangka panjang) di Jambi yang tidak dikerjakan secara maksimal. Menurut juru bicara Fraksi PPP – Berkarya DPRD Provinsi Jambi, Rusdi, sedikitnya ada tiga proyek multiyear di Jambi yang pengerjaannya tidak sesuai target. Masing-masing proyek IslamicCenter, Sport Center dan Jambi Bisnis Center.
“Kami mengingatkan Pemprov Jambi agar mengerjakan proyek-proyek multiyears dengan baik dan maksimal. Tenggang waktu pelaksanaan proyek-proyek multiyear tersebut hanya beberapa bulan lagi. Kami juga meminta meminta pengawasan proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Permukiman (PUPR) tersebut ditingkatkan, khususnya menjelang finishing (penyelesaian) proyek,”tegasnya. (SPnews/Rds).