Jambi, suarapembaruan.news – Pemerintah Pusat diminta mempercepat pembangunan proyek strategis nasional, Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) di Provinsi Jambi. Percepatan pembangunan JTTS di Jambi penting karena hingga kini belum ada tanda-tanda dimulainya pembangunan JTTS di daerah tersebut.
Gubernur Jambi, Dr H Al Haris, SSos, MH pada Focus Group Discussion (FGD) Pembangunan Proyek Strategis di Provinsi Jambi di Hotel Grand Hyaat Kav. 28-30 Jakarta Pusat, Senin (30/5/2022) mengatakan, pembangunan JTTS di Jambi hingga kini belum dimulai akibat terbentur ganti rugi lahan.
Tiga ruas JTTS di Jambi yang belum mendapatkan ganti rugi lahan, yakni ganti rugi ruas jalan tol Jambi - Betung sepanjang 33,96 Kilometer (Km). Ruas JTTS tersebut melintasi dua kecamatan, lima desa dan satu kelurahan di Kabupaten Muarojambi.
Kemudian ganti rugi ruas JTTS Jambi - Rengat I sepanjang 51,75 Km. Ruas JTTS tersebut melintasi Kabupaten Muarojambi dan Kabupaten Batanghari, tiga kecamatan, tujuh desa dan satu kelurahan. Selain itu penyelesaian ganti rugi ruas JTTS Jambi - Rengat II sepanjang 64,75 Km. Ruas JTTS tersebut melintasi dua kecamatan, 12 desa dan satu kelurahan di Kabupaten Tanjungjabung Barat.
“Kami mengusulkan agar Pemerintah Pusat (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/PUPR) mempercepat gantu rugi lahan tersebut agar JTTS dapat segera dimulai,”katanya.
Provinsi Jambi menjadi daerah yang paling lambat dalam pembangunan tergalong paling lambat dibandingkan pembangunan JTTS di provinsi lain seperti Lampung, Sumatera Selatan (Sumsel), Riau dan Sumatera Utara (Sumut). Ketika JTTS di daerah lain sudah beroperasi saat ini, JTTS di Provinsi Jambi sama sekali belum dimulai.
Pada FDG mengenai proyek strategis Jambi tersebut, Al Haris juga mengusulkan percepatan pembangunan enam proyek strategis lainnya di Provinsi Jambi. Proyek strategis tersebut, yakni penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KPSN) Candi Muarojambi dan penetapan Kerinci Seblat, penetapan Georpark Merangin menjadi World Heritage (Keajaiban Dunia).
“Kemudian penetapan Kawasan Industri Kemiking, Kabupaten Muarojambi, Kawasan Ekonomi Ujung Jabung, Kabupaten Tanjungjabung Barat dan pembangunan bendungan Merangin menjadi Program Strategis Nasional (PSN),”katanya.
Paling Strategis
Menurus Al Haris, Provinsi Jambi merupakan provinsi yang paling strategis karena terletak di tengah tengah pulau Sumatera. Dengan posisi tersebut, Provinsi Jambi perlu mendapatkan prioritas dalam pembangunan infrastruktur. Hal itu penting guna menyambung perekonomian masyarakat, terutama insfrastruktur ruas jalan tol Betung, Sumsel - Jambi.
“Kemudian Jambi juga membutuhkan pembangunan infratruktur pelabuhan. Karena itu Provinsi Jambi perlu melakukan percepatan pembangunan nasional dan pembangunan proyek prioritas dan strategis,”ujarnya.
Dikatakan, tujuan sinergi pembangunan nasional dan prioritas pembangunan strategis Provinsi Jambi penting karena Provinsi Jambi memiliki potensi kekayaan energi yang cukup besar. Salah satu di antaranya potensi sumber energi, fosil seperti minyak bumi, gas bumi dan batu bara. Potensi energi baru terbaru yang cukup besar tersebut bisa menjadi sumber energi di Provinsi Jambi.
“Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Pemprov Jambi juga telah menetapkan kawasan Ujung Jabung sebagai kawasan ekonomi strategis Provinsi Jambi. Nantinya kawasan tersebut menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi lokal, regional, nasional dan internasional. Kawasan tersebut didukung outlet (pintu gerbang) pelabuhan Ujung Jabung,”ujarnya.
Al Haris mengatakan, pihaknya mengapresiasi inisiatif Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi, Suti Masniari Nasution melaksanakan diskusi mengenai proyek strategis pembangunan Jambi tersebut.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Suti Masniari Nasution yang telah berupaya menyelenggarakan kegiatan ini. Percepatan pembangunan ini memang tanggung jawab kita bersama demi memajukan perekonomian masyarakat Jambi,”ujarnya.
Menurut Al Haris FGD tersebut perlu mendapat dukungan seluruh stakehoders (pemangku kepentingan). Pemprov Jambi tidak bisa berjalan sendiri membangun Jambi. Karena itu perlu adanya kerja sama dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota se - Provinsi Jambi. Kerja sama tersebut penting guna mencapai hasil pembangunan yang terarah, terukur dan terintegrasi.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, Drs Budi Setiyadi, SH, MSi pada kesempatan tersebut mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi langkah cepat Gubernur Jambi menjalin hubungan komunikasi dan koordinasi bersama Pemerintah Pusat.
“Segala sesuatu yang dibutuhkan Provinsi Jambi dapat disinkronisasikan dengan cepat bersama program Pemerintah Pusat. Dengan demikian, FGD tersebut dapat menghasilkan kolaborasi program pembangunan pemerintah pusat dan daerah guna meningkatkan perekonomian masyarakat di Provinsi Jambi,”katanya. (SPnews/Radesman Saragih)