Bengkulu, suarapembaruan.news- Diperkirakan ada puluhan ribu keluarga di Provinsi Bengkulu, masih tergolong miskin dengan status tidak mempunyai rumah layak huni. Dari 516.748 keluarga terdapat sebanyak 98.882 atau sebesar 19 persen menempati rumah tidak layak huni (RTLH).

Berdasarkan hasil Pendataan Keluarga (PK) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tahun 2021 mencatat, fasilitas lingkungan yang dinilai tidak sehat dengan kategori keluarga tidak mempunyai rumah layak huni sebanyak 98.882 keluarga, tersebar di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu.

Warga miskin yang menempati rumah tidak layak huni sebanyak 98.882 keluarga itu, terdapat Kabupaten Bengkulu Selatan sebanyak 7.783 keluarga, Rejang Lebong 16.197 keluarga, Bengkulu Utara terdapat sebanyak 16.369 keluarga, Kabupaten kaur sebanyak 6.744 keluarga, Kabupaten Seluma mencapai 11.955 keluarga, Kabupaten Mukomuko sebanyak 10.346, Kepahiang sebanyak 8.389, Kabupaten Bengkulu Tengah sebanyak 6.562 dan di Kota Bengkulu sebanyak 8.066 keluarga.

RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni dan tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial

"Kondisi ini berpeluang menyumbang potensi stunting bagi keluarga-keluarga tersebut,” kata Koordinator Bidang Advokasi dan Penggerakan Informasi (ADPIN ) Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Bengkulu, Zainin, di Bengkulu, Jumat (1/4/2022).

Tidak hanya RTLH berpotensi stunting, tapi fasilitas kesehatan tidak sehat lainnya pun, seperti keluarga tidak mempunyai sumber air minum utama yang layak, keluarga yang tidak memiliki jamban yang layak juga dapat memberikan potensi stunting, kata Zainin.

Di Provinsi Bengkulu keluarga yang berpotensi stunting mencapai sebanyak 264.391 keluarga. Hal ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor baik dalam aspek pendidik, kesehatan maupun ekonomi, sehingga menempatkan status keluarga tersebut pada keluarga pra sejahtera.

Zainin menambahkan, indikator keluarga pra sejahtera yaitu keluarga yang memiliki anak usai 7–15 tahun tidak bersekolah, tidak ada anggota keluarga yang memiliki sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok per hari, keluarga yang memiliki rumah dengan lantai tanah dan tidak setiap anggota keluarga makan makanan beragam dua kali sehari.

Untuk menekan angka stunting di Bengkulu, pihak BKKBN Provinsi Bengkulu, telah melibatkan berbagai instansi terkait, serta terus memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama bagi calon berkeluarga.

Pasangan yang akan menikah diberikan edukasi tentang kesehatan dan pemahaman tentang gizi, sehingga ketika mereka memiliki anak dapat dirawat dengan baik diberikan asupan gizi yang cukup sehingga tidak menjadi balita kerdil atau stunting.

"Upaya-upaya yang dilakukan BKKBN Provinsi Bengkulu kepada masyarakat Bengkulu tentang kesehatan dan pemberian gizi seimbang kepada anggota keluarga, termasuk balita diharapkan dapat menekan kasus stunting di daerah ini," demikian Zainin. (SPnews/Usmin)