Jambi, suarapembaruan.news – Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) di Provinsi Jambi termasuk paling lambat dibandingkan pembangunan JTTS di daerah lain sepertu Provinsi Lampung, Sumatera Selatan (Sumsel), Riau, Sumatera Utara (Sumut) dan Aceh. Hingga saat ini belum ada ruas JTTS di Jambi yang bisa dilalui kendaraan seperti di empat provinsi lain di Sumatera tersebut.

Kendala utama pembangunan JTTS di Provinsi Jambi disebabkan proses pembebasan lahan yang lamban. Ganti rugi lahan yang menjadi jalur JTTS di Jambi hingga kini belum tuntas dilaksanakan, sehingga pembangunan JTTS belum bisa dilakukan.

Persoalan pembangunan JTTS di Jambi tersebut terungkap pada rapat Expose Pengadaan Tanah Jalan Tol di Provinsi Jambi di ruang video conference rumah dinas Gubernur Jambi, Kota Jambi, Kamis (17/3/2022). Rapat tersebut dihadiri Gubernur Jambi, Dr H Al Haris, SSos, MH dan Asisten Deputi Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi RI, Feri Pasaribu.

Al Haris pada kesempatan tersebut mengatakan, untuk mengatasi masalah pembebasan lahan dalam pembangunan JTTS di Jambi, pihaknya sudah meminta para bupati, camat dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Jambi segera menyelesaikan permasalahan pengadaan tanah sebagai lintasan jalan tol.

“Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi  terus mendorong percepatan pembangunan ruas tol Betung – Jambi dan Jambi – Rengat. Karena itu pembebasan lahan untuk JTTS di Jambi harus ditangani secara serius. Karena itu saya menginstrusikan bupati, camat dan BPN Provinsi Jambi menyelesaikan berbagai permasalahan terkait pembebasan lahan untuk JTTS di Jambi,”katanya.

Dikatakan, Pemprov Jambi siap menjembatani terkait pengadaan bidang tanah untuk percepatan pembangunan jalan tol Betung – Jambi dan Jambi - Rengat yang termasuk jaringan JTTS demi kepentingan masyarakat. Pembebasan lahan JTTS di Jambi diupayakan tidak sampai merugikan warg masyarakat.

“Kami siap menjembatani percepatan pembangunan ruas jalan tol di Provinsi Jambi, khususnya mengenai penggantian kerugian masyarakat atas tanah dan benda-benda mereka yang masuk kawasan jalan tol. Kami siap memfasilitasi masalah ganti rugi lahan agar pembangunan ruas jalan tol cepat terlaksana,” ujarnya.

Menurut Al Haris, Pemprov Jambi  akan membantu menyelesaikan persoalan ganti rugi tanah agar tidak ada lagi hambatan pembangunan JTTS di Jambi. Beberapa lokasi lahan yang belum jelas ganti ruginya perlu segera diselesaikan.

“Kami minta kepada Pemerintah Pusat segera membayar ganti rugi lahan tersebut. Jumlah ganti rugi lahan untuk JTTS di Jambi yang perlu segera dibayarkan mencapai Rp 82 miliar. Pembayaran itu perlu segera dilakukan agar warga masyarakat jangan sampai berubah pikiran menolak ganti rugi,”katanya.

Al Haris mengatakan, saat ini semua tim pembangunan ruas jalan tol di Provinsi Jambi mulai dari Pemprov Jambi, pemerintah kabupaten, kecamatan dan Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) sedang berkerja sama  melakukan koordinasi untuk mempercepat proses pembangunan ruas jalan tol di Provinsi Jambi.

“Proses sosialisasi sudah selesai dilakukan jauh-jauh hari. Kemudian dilanjutkan dengan proses peninjauan lokasi. Setelah itu baru dilakukan proses ganti rugi yang saat ini sedang berjalan. Sebagian sudah ada yang dibayarkan. Dalam beberapa hari kedepan, saya akan segera menghadap Menteri PUPR dan dan Menteri Keuangan agar ruas jalan tol Trans Sumatera di Provinsi Jambi ini segera dikerjakan,”katanya.

Sementara itu, Asisten Deputi Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi RI, Feri Pasaribu pada kesempatan tersebut mengatakan, pembangunan JTTS tahap II sekitar 574 kilometer (Km) akan dilaksanakan pertengahan 2022.

Dikatakan, JTTS yang akan dibangun tahap II terdapat di tiga ruas, yakni ruas Betung—Tempino—Jambi dengan total panjang sekitar 169 Km dan nilai investasi Rp 25,2 triliun. Kemudian ruas JTTS Jambi—Rengat yang membentang sekitar 198 Km dengan nilai Rp 34,19 triliun. Kemudian JTTS Rengat—Pekanbaru, Provinsi Riau sekitar 207 Km dengan nilai Rp.43,47 triliun. (SPnews/Radesman Saragih)