Wagub Jateng Usulkan Relokasi Investasi Peternakan Babi demi Jaga Kondusivitas Jepara

Jepara, SUARA PEMBARUAN  – Rencana pembangunan peternakan babi modern oleh PT Charoen Pokphand Indonesia di Jepara, Jawa Tengah, mendapat penolakan kuat dari masyarakat setempat. Penolakan ini semakin menguat setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah mengeluarkan fatwa haram terhadap proyek tersebut pada 1 Agustus 2025.

Menanggapi situasi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan akan tetap melakukan dialog dan koordinasi dengan berbagai pihak guna menemukan solusi yang terbaik bagi semua kalangan.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen atau akrab disapa Gus Yasin, menyampaikan bahwa salah satu opsi yang bisa diambil adalah mencari lokasi alternatif untuk pembangunan peternakan tersebut. Hal ini disampaikan usai rapat di kantor DPRD Jawa Tengah pada Senin, 4 Agustus 2025.

“Kalau memungkinkan, sebaiknya dibicarakan kembali dan dicari lokasi lain,” ujar Gus Yasin.

Kendati demikian, ia menekankan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Pemerintah Kabupaten Jepara, yang memiliki kewenangan atas wilayah tersebut.

“Kami serahkan sepenuhnya kepada Pemkab Jepara,” lanjutnya.

Gus Yasin juga mengingatkan pentingnya menjaga kondusivitas masyarakat dalam menyikapi polemik ini. Menurutnya, meskipun investasi tersebut bernilai besar dan memiliki potensi kontribusi terhadap pendapatan daerah, tetap perlu mempertimbangkan aspirasi warga sebagai prioritas utama.

“Nilainya memang triliunan, dan ini bisa menjadi sumber pendapatan. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana menjaga ketenangan dan kenyamanan masyarakat,” tegasnya.

Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka ruang dialog dan mengedepankan pendekatan yang bijak serta solutif untuk mengatasi polemik peternakan babi di Jepara, agar kepentingan ekonomi dan sosial bisa berjalan beriringan.