Karena peran TNI tersebut, lanjut Widi Rahman, tidak heran jika kemudian dirinya selaku Dandim 0407/Kota Bengkulu ditunjuk sebagai Komandan Satgas, baik saat status tanggap darurat bencana maupun pasca tanggap bencana atau masa transisi.
"Soal penunjukkan Dansatgas bencana, memang sudah diamanatkan UU. Tim Satgas ini antara lain ada unsur TNI, BPBD, Basarnas, Satpol PP, Dinsos, dan Dinkes," tambahnya.
Selama masa transisi, jelas Widi Rahman, yang menjadi skala prioritas adalah tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi. Termasuk juga pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban yang terdampak dan menyalurkan bantuan sosial secara efektif dan efisien.
Baca Juga: Gubernur-Wagub Bengkulu Helmi Hasan-Mian Komitmen Wujudkan Pemerintahan Bersih Tanpa Korupsi
"Karena di masa transisi ini, korban belum bisa beraktivitas secara normal seperti sebelum bencana. Jadi berapa lama masa transisi ini, sampai dinyatakan pulih. Waktunya bisa berbeda di masing-masing tempat dan tergantung kepada dampak yang timbul," kata Widi.
Widi Rahman mengakui selama masa tanggap darurat, koordinasi awal menjadi kendala akibat masing-masing instansi yang belum terorganisir. Padahal, kata Widi, dengan tuposki yang melekat kondisi tersebut tidak perlu terjadi.
Selain itu, kata Widi, kendala lainnya adalah peralatan. Namun BNPB akan membantu peralatan komunikasi pengendalian seperti HT satelit, dapur lapangan atau dapur mobile, tenda dan lain-lain
Baca Juga: Membuka Lapangan Kerja, Solusi Atasi Pengangguran.
"Kalau evaluasinya adalah pemberian bantuan sosial ke masyarakat. Awalnya kan langsung ke masyarakat, sehingga bisa jadi ada yang tidak tercover. Lalu setelah beberapa hari baru satu pintu melalui posko agar semua korban terdampak sesuai dengan data bisa tercover," katanya.
Widi memastikan, pembagian atau distribusi melalui posko tercatat dengan baik. Termasuk data jumlah bantuan yang diterima baik melalui perorangan maupun lembaga. "Iya, ada berita acara serah terima sehingga jelas semuanya," demikan Dandim Kota Bengkulu.
