"Ini menjadi perhatian serius kami di DPRD Sulsel karena menyangkut tata kelola keuangan daerah dan pelayanan publik. Tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) dan penghentian sementara dana sharing BPJS tidak boleh dibiarkan berlarut-larut," tegasnya.
Ia berharap agar Pemprov Sulsel segera menindaklanjuti persoalan tersebut agar tidak mengganggu pelayanan dasar di kabupaten/kota, khususnya di Gowa. (SP.news)
