JAKARTA - SUARA PEMBARUAN - Kerusuhan yang terjadi di Banda Aceh, Sabtu (15/8/2026) bersamaan dengan peringatan 21 tahun perdamaian Aceh, menarik perhatian Jusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia ke 10 dan 12 yang juga Tokoh Perdamaian Aceh.
Jusuf Kalla (JK) menilai peristiwa tersebut bukan mencerminkan keinginan mayoritas masyarakat Aceh yang selama ini menikmati kondisi damai pascaperjanjian Helsinki.
Dia mengatakan, peringatan 21 tahun perdamaian Aceh yang jatuh pada 15 Agustus 2026 seharusnya menjadi momentum untuk mengenang keberhasilan penyelesaian konflik panjang melalui jalur damai.
"Awalnya itu sebenarnya peringatan ke-21. Kebetulan MoU Helsinki ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005, sekarang sudah 21 tahun. Diperingati dengan doa dan zikir di Masjid Baiturrahman," ujar Jusuf Kalla kepada wartawan di kediamannya, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Sabtu sore (15/08/2026).
Namun, menurut Kalla, situasi kemudian berkembang setelah muncul aksi demonstrasi dan pengibaran bendera tertentu yang memicu perhatian aparat keamanan. Ia menyebut aparat TNI dan Polri berupaya mencegah agar kondisi tidak berkembang menjadi konflik terbuka.
"Keamanan, polisi dan TNI tentu menolak atau berusaha agar tidak terjadi kerusuhan dan apalagi pengibaran bendera. Tidak terjadi konflik," katanya.
Kalla menilai persoalan tersebut lebih berkaitan dengan dinamika internal kelompok di Aceh, bukan bentuk penolakan terhadap pemerintah pusat. Ia menyebut adanya sebagian kelompok yang merasa tidak puas terhadap kepemimpinan di daerah.
"Ini adalah ekspresi antara ketidaksenangan dan juga keinginan yang masih ada kelompok-kelompok, walaupun kecil, tetapi dapat memprovokasi masyarakat di sana," ujarnya.
Ia juga menyoroti kondisi saat kejadian berlangsung, ketika sejumlah tokoh utama Aceh tidak berada di Banda Aceh. Gubernur Aceh Muzakir Manaf disebut sedang berada di Kuala Lumpur untuk menjalani pengobatan, sementara Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud juga menjalani pengobatan di Penang.
"Jadi hampir tidak ada pimpinan yang berpengaruh berada di Banda Aceh pada saat ini. Hanya wakil gubernur dan tentu pihak kepolisian," kata Kalla.
Menurut Kalla, selama dua dekade terakhir kepemimpinan Aceh banyak diisi oleh tokoh-tokoh yang berasal dari mantan kelompok yang terlibat dalam konflik dan kemudian dipilih secara demokratis oleh masyarakat. Pemerintah pusat, kata dia, menghormati pilihan tersebut sebagai bagian dari proses demokrasi.
"Namun mungkin ada ketidakpuasan dalam hal ini, maka terjadilah kejadian tadi," ujarnya.
Meski demikian, Kalla menegaskan aksi tersebut tidak mewakili suara mayoritas masyarakat Aceh yang menginginkan perdamaian. Ia mengingatkan bahwa perdamaian telah membawa banyak perubahan positif bagi Aceh.
"Rakyat Aceh selalu ingin damai dibanding dengan kejadian pada konflik itu. Perdamaian ini telah membawa kemajuan, ekonomi masyarakat berkembang lebih baik, kebebasan, pendidikan, dan sosial jauh lebih baik dibanding sebelumnya," jelasnya.
Kalla juga menyebut, dari berbagai pernyataan yang muncul, tidak terlihat adanya penolakan terhadap pemerintah pusat. Menurutnya, persoalan lebih mengarah pada ketidakpuasan terhadap kelompok atau pemimpin di tingkat lokal.