Menurut Khoiri, skema tersebut dapat menciptakan keseimbangan antara perlindungan konsumen, keberlangsungan usaha operator, peningkatan kualitas layanan, dan keberlanjutan investasi armada.
“Gapasdap tidak meminta perlakuan khusus. Kami hanya berharap industri penyeberangan memperoleh kesempatan yang sama dengan moda transportasi lain dalam menjaga keberlangsungan usaha, meningkatkan pelayanan, memenuhi standar keselamatan, dan melakukan investasi secara berkelanjutan,” tegasnya.
Sebagai bentuk dukungan terhadap agenda pemerintah, Gapasdap menyatakan komitmennya untuk terus mendukung peningkatan keselamatan pelayaran, digitalisasi layanan, perlindungan lingkungan, peningkatan kualitas pelayanan, serta program peremajaan armada nasional.
Namun organisasi tersebut menilai seluruh agenda itu membutuhkan fondasi tarif yang sehat agar operator memiliki kemampuan finansial untuk memenuhi tuntutan standar keselamatan, pelayanan, dan investasi.
Dalam kesempatan itu, Gapasdap mengajukan lima rekomendasi kepada pemerintah, yakni memberikan kepastian pemberlakuan KM Nomor 131 Tahun 2024 atau regulasi penggantinya, melakukan evaluasi tarif berdasarkan struktur biaya tahun 2026, menyusun roadmap penyesuaian tarif yang terukur, mengembangkan sistem tarif yang lebih adaptif dan modern, serta memberikan ruang yang setara bagi industri penyeberangan dalam pengelolaan tarif yang sehat dan berkelanjutan.
“Tujuan kita sama, yaitu menghadirkan layanan penyeberangan yang aman, nyaman, terjangkau, dan berkelanjutan. Karena itu dibutuhkan sistem tarif yang adil, transparan, dan memberikan kepastian usaha bagi seluruh pelaku industri,” pungkas Khoiri.*