Jakarta, SUARA PEMBARUAN - Ketua Dewan Pembina Kadin Indonesia, Hasyim Djojohadikusumo, kembali menegaskan arahan tegas Presiden Prabowo Subianto agar seluruh kapal milik PT Pertamina dibangun di galangan kapal dalam negeri.Baca Juga: Gubernur Jatim Takjub, Murid SMKN1 Buduran, Praktik Bekerja Layaknya Industri Profesional
Pesan tersebut disampaikan Hasyim dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema revitalisasi industri galangan dan pelayaran yang digelar Kadin Indonesia di Jakarta, Selasa (10/2/2026). Ia mengaku menerima langsung instruksi dari Presiden dan telah meneruskannya kepada jajaran Pertamina.
“Ini perintah Presiden. Semua kapal Pertamina harus dibangun di dalam negeri,” tegasnya.Baca Juga: Tingkatkan Layanan dan Daya Tarik Investasi, Pemprov Bengkulu Dukung Pengembangan Informasi Awak BPKP
Menurut Hasyim, saat ini merupakan momentum penting untuk membangkitkan kembali industri maritim nasional. Ia melihat dukungan lintas kementerian, BUMN, dan pelaku usaha semakin solid dalam satu visi yang disebut sebagai konsep Indonesia Incorporated, yakni kolaborasi terpadu demi memperkuat sektor strategis nasional.
Forum tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat, antara lain Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Wakil Menteri Perdagangan, Menteri ATR/BPN, serta pimpinan asosiasi pelayaran dan galangan kapal.Baca Juga: BI dan Pemprov Bengkulu Perkuat Sinergi Percepat Investasi Daerah Lewat BIG RIRU 2026
Hasyim juga mengapresiasi dukungan fiskal pemerintah yang dinilai krusial untuk mempercepat pengembangan galangan kapal dalam negeri. Ia bahkan membandingkan semangat ini dengan kebangkitan Korea Selatan pada era 1960–1970-an melalui konsep Korea Incorporated.
Selain itu, ia memastikan proyek pengadaan kapal pemerintah maupun BUMN tidak akan dimonopoli satu perusahaan saja, tetapi terbuka bagi berbagai galangan nasional.Baca Juga: Pemprov dan BI Bengkulu Luncurkan Samling Pembayaran Pajak Digital Lewat QRIS
Sementara itu, Ketua Umum Iperindo, Anita Puji Utami, menyatakan galangan kapal Indonesia siap memproduksi kapal tanker berbagai ukuran untuk kebutuhan Pertamina maupun swasta. Ia berharap perusahaan pelayaran lebih memprioritaskan produksi lokal ketimbang impor.
Namun, Anita juga menyoroti sejumlah kendala, mulai dari perizinan berlapis, izin pengerukan rutin yang rumit, hingga lamanya proses impor peralatan yang bisa memakan waktu berbulan-bulan. Belum lagi perbedaan klasifikasi HS Code antarinstansi yang memicu biaya logistik tinggi.Baca Juga: High Level Meeting TP2DD se-Provinsi Bengkulu, Wagub Mian Ajak Kepala Daerah Melek Digital
Ia menilai industri galangan nasional masih kalah dari negara seperti Tiongkok yang memberi banyak insentif, baik pajak maupun dukungan industri. Karena itu, pelaku usaha berharap ada insentif konkret, termasuk pembebasan PPN bagi perusahaan yang membangun kapal di dalam negeri.
Melalui dialog ini, pelaku industri berharap pemerintah segera menyederhanakan regulasi, mempercepat perizinan, serta menghadirkan kebijakan yang lebih kompetitif agar industri galangan dan pelayaran Indonesia benar-benar bangkit dan berdaya saing global.Baca Juga: Pertamina Luncurkan Program CANDI POSITIF, Perkuat Layanan Kesehatan Terintegrasi Masyarakat Pesisir