Disorot DPR RI, BUMD Jateng Dipacu Jadi Motor Ekonomi dan PAD

Semarang, SUARA PEMBARUAN  — Komisi II DPR RI menilai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Tengah memiliki peluang besar menjadi model nasional, terutama jika mampu menjaga kinerja yang sehat, transparan, dan memberi dampak langsung bagi masyarakat. Penilaian tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja spesifik yang juga menyoroti pentingnya BUMD sebagai instrumen pembangunan dan penguatan ekonomi daerah.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menekankan bahwa keberhasilan BUMD tidak cukup diukur dari besaran laba dan dividen semata. Menurutnya, dampak terhadap pembangunan daerah dan pemerataan ekonomi harus menjadi indikator utama.

Hal senada disampaikan anggota Komisi II DPR RI, Edy Oloan Pasaribu, yang menilai Jawa Tengah berpeluang menjadi pilot project nasional dalam pengelolaan BUMD yang transparan dan berkelanjutan. Ia mengingatkan bahwa tantangan utama pemerintah daerah saat ini adalah menekan angka kemiskinan, sehingga diperlukan inovasi dan semangat kewirausahaan dalam mengelola aset daerah.

Komisi II DPR RI berharap Jawa Tengah dapat terus memperkuat tata kelola BUMD sebagai instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan PAD, serta memperluas kesejahteraan masyarakat secara merata.

Menanggapi hal itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa arah pengelolaan BUMD harus berfokus pada profitabilitas. Ia menekankan bahwa keberadaan BUMD tidak boleh sekadar formalitas administratif, melainkan harus menghasilkan keuntungan dan berkontribusi nyata terhadap pendapatan daerah. “BUMD itu prinsipnya harus untung. Kalau tidak, tidak perlu jadi BUMD,” ujarnya saat menerima rombongan Komisi II di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Rabu (1/4/2026).

Secara umum, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mendorong transformasi BUMD agar lebih profesional dan berorientasi bisnis. Selain sebagai penggerak ekonomi, entitas tersebut juga diharapkan menjadi sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan setoran dividen dalam beberapa tahun ke depan.

Data Pemprov mencatat, hingga 2025 terdapat 122 BUMD milik kabupaten/kota di Jawa Tengah, yang terdiri atas 33 lembaga keuangan, 54 perusahaan aneka usaha, serta 35 perusahaan air minum. Total asetnya mencapai Rp15,445 triliun, dengan laba bersih Rp587,684 miliar dan tingkat pengembalian aset (ROA) sebesar 3,80 persen.

Adapun BUMD milik Pemprov Jawa Tengah berjumlah 41 entitas dengan total aset Rp118,038 triliun. Dari jumlah tersebut, laba bersih tercatat Rp1,775 triliun dengan ROA 1,50 persen. Pada tahun yang sama, dividen yang disetorkan mencapai Rp732,388 miliar, dengan tingkat pengembalian investasi (ROI) sebesar 18,31 persen.

Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi RPJMD pada 13 Maret 2025, kontribusi dividen BUMD untuk periode 2026–2030 ditargetkan terus meningkat, dengan proyeksi pertumbuhan rata-rata 10,58 persen per tahun.

Dalam sektor keuangan, Bank Jateng disebut sebagai tulang punggung penguatan fiskal daerah. Selain melayani kebutuhan transaksi pemerintah, bank daerah ini juga didorong memperluas pembiayaan ke sektor produktif seperti UMKM, ketahanan pangan, perumahan, serta digitalisasi layanan keuangan.

Dukungan terhadap pelaku usaha kecil juga terlihat dari kinerja BPR BKK (Perseroda). Hingga 2025, total kredit yang disalurkan mencapai Rp10,823 triliun, dengan 71 persen di antaranya merupakan kredit produktif. Sementara itu, nilai penjaminan produktif tercatat Rp1,630 triliun, yang mayoritas dialokasikan untuk sektor UMKM.