Wamena, SUARAPEMBARUAN – Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui Staf Ahli Gubernur, Manogar Sirait, mengeluarkan imbauan tegas kepada seluruh masyarakat terkait maraknya penyebaran informasi bohong (hoaks), fitnah, serta praktik pencatutan nama pejabat daerah di ruang digital. Imbauan ini disampaikan menyusul banyaknya flyer, video, dan narasi tidak bertanggung jawab yang beredar di berbagai platform media sosial.
"Menyikapi semakin maraknya penyebaran konten yang memuat fitnah dan tuduhan tanpa dasar, saya mengimbau seluruh masyarakat agar lebih bijak dalam menerima, memproduksi, maupun menyebarkan informasi," ujar Manogar Sirait saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (3/8/2026).
Manogar menegaskan bahwa meskipun perbedaan pandangan dan kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian sah dari demokrasi, penyebaran informasi palsu dan hasutan bukanlah bentuk kebebasan berpendapat yang sehat. Tindakan tersebut berpotensi menimbulkan dampak sosial negatif dan memiliki konsekuensi hukum.
Peringatan Keras Soal Modus Penipuan
Dalam keterangannya, Manogar secara khusus mengingatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN), pelaku usaha, tokoh adat, hingga organisasi masyarakat, untuk waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan Gubernur Papua Pegunungan, keluarga, maupun staf pemerintahan.
"Kami tegaskan bahwa tidak ada perintah atau kebijakan dari Gubernur yang melibatkan permintaan uang, penawaran proyek, janji jabatan, atau urusan mutasi melalui pihak ketiga. Jika ada oknum yang melakukan hal tersebut, itu bukan sepengetahuan kami," jelasnya.
Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya dan segera melaporkan segala bentuk pencatutan nama tersebut kepada aparat penegak hukum atau Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.
Komitmen Tata Kelola Bersih
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan juga menegaskan komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Seluruh program pembangunan dijalankan berdasarkan ketentuan hukum dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
"Pemprov senantiasa membuka ruang dialog dan menghargai masukan yang disampaikan secara santun. Namun, kami mengajak semua pihak untuk tidak menjadikan fitnah dan provokasi sebagai alat pemecah belah persatuan," tambah Manogar.
Ia menutup pernyataannya dengan menyerukan pentingnya kolaborasi dan kerja nyata seluruh komponen masyarakat. "Demokrasi membutuhkan kritik berbasis fakta, bukan propaganda kebohongan. Mari kita jaga kehormatan lembaga pemerintahan dan masa depan Papua Pegunungan dengan sikap yang bertanggung jawab,"ujarnya. (RILIS)