Bengkulu, SUARA PEMBARUAN- Pemerintah Provbinsi Bengkulu melalui sidang paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil pemeriksaan oleh badan pemeriksaan keuangan pada Senin (26/5), berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf Penekanan Suatu Hal (WTP PSH).
Predikat WTP PSH ini langsung diterima oleh Gubernur Helmi Hasan dengan didampingi oleh Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Sumardi.
Gubernur Helmi Hasan menyampaikan ucapakan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Bengkulu yang telah bekerja demi memberikan yang terbaik kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu.
"Kita mendapatkan WTP walaupun dengan catatan ini suatu hal yang menggembirakan semua sangat bangga. Kita juga insyallah akan menindaklanjuti càtatan yang sudah disampaikan saya ucapkan terima kasih pak sekda dan jajaran terutama Inspektorat" kata Helmi
WTP dengan paragraf Penekanan Suatu Hal ini diberikan berdasarkan yang tercantum dalam laporan pemeriksaan oleh BPK RI Perwakilan Bengkulu.
Adapun hasil temuan pemeriksaan yaitu Belañja Perjalanan Dinas pada 34 SKPD tidak sesuai ketentuan, Belanja mobil pada enam SKPD terdapat volume dan ketidak sesuaian kontrak, Bendahara Sekretariat Dewan DPRD Provinsi Bengkulu tidak bisa mempertanggungjawabkan belanja sebesàr Rp 3,97 miliar.
Baca Juga: KRIS Dinilai Kurangi Akses dan Kualitas Layanan BPJS, Jamkeswatch Desak Penundaan
Selain itu, pelaksanaan disiplin anggaran terkait pengendalian defisit APBD beserta utang jangka pendek belum memadai dan Alokasi anggaran belanja jasa iklan/reklame film pemotretan TA 2024 sebesar Rp 56,06 miliar belum sepenuhnya tersusun menjadi skala prioritas.
Karenanya, Helmi berharap selama kepemimpinan dirinya lima tahun kedepan provinsi Bengkulu akan menjadi terus lebih baik dalam berbaģai aspek.
"Kami yakin laju lima tahun kedepan provinsi akañ lebih baik, pelabuhan lebih baik sekolah sma derajat lebih baik infratruktur jalan jembatan akan lebih baik" ujarnya.