Dana pinjaman nantinya akan dialokasikan khusus untuk pembangunan infrastruktur produktif yang telah melalui studi kelayakan sehingga penggunaannya terukur dan tepat sasaran.
“Rencana pinjaman daerah ini akan dibahas bersama DPRD dalam pembahasan APBD 2026. Kami juga membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan saran konstruktif,” ujarnya.
Rizqi menegaskan, pinjaman daerah bukanlah kebijakan keliru selama dikelola dengan baik dan sesuai kemampuan keuangan daerah.
“Bagi Pemprov Bengkulu, pinjaman daerah memang hal yang baru sehingga wajar menimbulkan pro dan kontra. Namun, yang jelas, pembiayaan ini akan dilakukan secara hati-hati, sehat, terukur, dan terarah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui infrastruktur produktif,” demikian Rizqi
