Anindya Bakrie Resmi Jadi Ketum Kadin Lewat Munaslub 2024, Kubu Arsjad Rasjid Sebut Forum Tidak Sah

SUARA PEMBARUAN - Musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) meresmikan Konglomerat Indonesia Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) yang baru, pada Jumat, 14 September 2024.

Anindya Bakrie resmi menggantikan Arsjad Rasjid yang sebelumnya menjadi Ketum Kadin Indonesia terpilih pada 2021.

Baca Juga: Kasus Pembobolan Data Pemilik Akun Fufufafa, Ini Deretan Aksi Hacker Indonesia
Meski jabatan Arsjad Rasjid masih tersisa hingga tahun 2026, Munaslub memutuskan untuk memilih Anindya Bakrie sebagai Ketum Kadin Indonesia terpilih pada tahun 2024.

Pengumuman Anindya Bakrie menjadi Ketum Kadin 2024 ini pun akhirnya menuai pro kontra, berikut ini pembelaan dari masing-masing kubu Anindya Bakrie dan Arsjad Rasjid:

Kubu Anindya Bakrie: Pelanggaran Arsjad Rasjid

Ketum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid dinilai telah melakukan pelanggaran AD/ART Kadin dalam Munaslub yang digelar pada Sabtu, 14 September 2024.

Munaslub Kadin 2024 dipimpin oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid.

Nurdin menjelaskan inti dari pelanggaran yang dilakukan Arjad yaitu tidak menjaga independensi Kadin.

Baca Juga: Viral Skandal Kekerasan Brandoville Studio, Ini Analisis Seputar Kekerasan Verbal di Media Sosial
"Kadin adalah organisasi independen, bukan organisasi pemerintah dan bukan organisasi politik. Itu salah satu hal yang tidak dijaga baik Pak Arsjad," kata Nurdin kepada wartawan di Hotel St Regis, pada Sabtu, 14 September 2024.

Keputusan cuti yang dilakukan Arsjad menjadi pertimbangan atas pelanggarannya.

Sebagai catatan, Arsjad mengambil cuti selama delapan bulan sejak 27 September 2023 untuk menjabat sebagai Ketua Tim Pemenangan Nasional Calon Presiden Ganjar Pranowo.

Nurdin menuturkan Arsjad telah melanggar dua pasal. Pertama, Pasal 14 dalam Anggaran Dasar (AD) Kadin.

Baca Juga: Viral Pernyataan Kontroversial Peter Gontha Soal Pemain Diaspora Timnas Indonesia, Ini Pembelaan PSSI dan Kebijakan FIFA
Menurut Pasal 14 Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2010, Kadin bukan organisasi pemerintah serta bukan organisasi politik.