Dana Kas Pemprov Jatim Rp 6,2 Triliun

Surabaya, SUARA PEMBARUAN - Dana kas Pemprov Jatim per 22 Oktober 2025,pukul 09.30 WIB, tercatat sebesar Rp 6,2 Triliun. Jumlah tersebut terdiri dari deposito Rp 3,6 Triliun dan giro Rp 2,627 Triliun.

Dana itu, terlihat besar karena Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 2024 sebesar Rp 4,6 triliun yang baru bisa dialokasikan setelah Audit BPK dan Perda Pertanggungjawaban APBD 2024. Mekanismenya melalui Perubahan APBD 2025 yaitu di Triwulan IV bulan Oktober-Desember.

"Saat saya pertama menjadi gubernur, saya tanya, kenapa ini tidak langsung digunakan anggaran ini? Ternyata karena yang masuk SiLPA itu harus selesai diaudit BPK,” ujar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, saat mencanangkan 400 Patriot Integritas Muda (PIM) Jawa Timur dalam Road to Hari Antikorupsi Sedunia, di Malang, Kamis (30/10/2025). Acara ini diselenggarakan Inspektorat Provinsi Jawa Timur.

Menurut gubernur, mengapa dana tersebut mengendap, karena semua pada posisi audited, sudah diaudit BPK. Setelah itu harus masuk Laporan Pertanggungjawaban Gubernur, baru kemudian masuk pada PAPBD.

Sistem ini dikatakan, dibuat oleh Pemerintah Pusat. Sehingga pengaturan alur anggaran yang tak terserap dan perlu diaudit BPK adalah wewenang pemerintah pusat.

Pengalaman Belajar

Sementara itu dalam Road to Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) mencanangkan 400 Patriot Integritas Muda (PIM). Muda-mudi itu berasal dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur berusia 18-30 tahun. Dari total 400 pemuda, telah dipilih 40 peserta terbaik yang nantinya akan menjadi penyuluh antikorupsi, bekerjasama dengan KPK. Mereka akan menjalani diklat selama 3 hari di Jakarta.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, serta memotivasi generasi muda untuk terus mengasah pengetahuan, keterampilan, dan komitmen terhadap nilai-nilai integritas.